Jokowi Menemui Prabowo Masyarakat Heboh

Pertemuan Presiden Terpilih Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dalam suasana hangat. Keduanya tampak akrab dan memuji satu sama lain saat bersama di Rumah Keluarga Besar Prabowo, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Pertemuan kedua tokoh politik itu--yang selama berbulan-bulan berseteru sengit-- mendapat apresiasi berbagai kalangan. Pertemuan ini dinilai penting telah meredakan gejolak politik yang memanas belakangan ini.

Rivalitas Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo berjalan sengit saat Pemilihan Presiden 2014 berlanjut hingga parlemen. Persaingan itu tak hanya di kalangan elite, tapi juga di akar rumput.

Kedua kubu—Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat—saling berhadap-hadapan di parlemen. Diantara yang membetot perhatian publik adalah soal Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta UU Pilkada, hingga pemilihan pimpinan DPR dan MPR.

Namun kebekuan situasi politik itu perlahan cair setelah Jokowi bertemu Prabowo di rumah kelurga besar Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski hanya berlangsung 15 menit, pertemuan itu setidaknya menjawab keraguan publik atas kebuntuan komunikasi Prabowo-Jokowi.

Pasar merespons positif ditunjukkan dengan bergairahnya laju Indeks Harga Saham Gabungan pada perdagangan di hari pertemuan itu, Jumat 17 Oktober 2014, dan ditutup menguat 77,33 poin atau 1,56% pada level 5.028,95. Padahal, beberapa hari sebelumnya selalu ditutup minus.

Saling hormat

Pertemuan ini sebenarnya sudah dirancang jauh-jauh hari oleh Tim Transisi Jokowi-JK, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhie Prabowo, dan Politisi PDI P Arya Bima. Disepakati, pertemuan digelar hari ini di kediaman ayah Prabowo, Soemitro Djojohadikusumo.

Prabowo menyambut kedatangan Jokowi sambil mengambil sikap hormat militer. Penghormatan Prabowo itu langsung dibalas Jokowi dengan badan setengah membungkuk. Kedua tokoh itu berjabat tangan, Prabowo merangkul Jokowi layaknya seorang sahabat yang sudah lama tidak bertemu.

Mereka kemudian bergegas masuk ke dalam rumah. Jokowi dan Prabowo berbicara empat mata di ruang tamu sekitar tujuh menit. Sedangkan para pendampingnya diarahkan ke ruang kerja ayah Prabowo, sambil melihat foto-foto yang ada di ruangan itu.

"Kami geser ke ruang kerja Pak Mitro. Sementara pak Jokowi dan Pak Prabowo berbincang empat mata," kata Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto yang ikut mendampingi Jokowi.

Perbincangan empat mata Prabowo-Jokowi hanya berlangsung 7 menit. Selebihnya, Prabowo mengajak Jokowi bersama para pendamping untuk berbincang santai di ruang tamu selama 8 menit. "Total pertemuan sekitar 15 menit," tutur dia.

Usai bertemu di dalam, Prabowo dan Jokowi beserta pendampingnya keluar rumah dan memberikan keterangan pers. Prabowo merasa terhormat dengan kedatangan Jokowi di kediaman keluarga besarnya. Prabowo mengucapkan selamat kepada mantan Wali Kota Solo itu. “Tadi saya bertemu dengan penuh persahabatan," ujar Prabowo.

Prabowo mengajak pendukungnya untuk mendukung pemerintahan Jokowi, meski tak segan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan bangsa dan negara. 

Pertemuan kali ini diakui Prabowo memang cukup singkat. Salah satu alasannya adalah karena Prabowo menginginkan pertemuan dengan Jokowi di tempat yang lebih leluasa. Maka dari itu, mantan Danjen Kopassus itu mengundang Jokowi berkunjung ke kediamannya di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Saya berharap Jokowi akan datang ke Hambalang. Walau sudah jadi presiden. Dan saya akan minta dia nyanyi di Hambalang," kata Prabowo.

Jokowi langsung menyanggupi permintaan Prabowo. Dia bersedia hadir ke rumah Prabowo setelah dilantik menjadi Presiden RI. "Saya juga sanggupi untuk tadi datang," kata Jokowi.

Jokowi berjanji meluangkan waktu, bertandang ke rumah Prabowo Subianto. "Saya terima kasih masih diundang ke rumahnya," ujarnya. 

"Kalau untuk nyanyi saya nggak bisa penuhi. Saya nggak bisa nyanyi," ucap Jokowi disambut gelak tawa Prabowo dan hadirin. 

 

Prabowo Subianto membeberkan pembicaraannya dengan Jokowi dalam pertemuan tertutup tersebut. Dalam wawancara khusus dengan tvOne, Prabowo menegaskan komitmennya untuk tidak menjegal pemerintahan yang nantinya akan dipimpin oleh Jokowi.

"Saya katakan, 'Pak, ini persaingan dan pertarungan politik keras, tapi di debat capres saya sampaikan kalau kita berdua ini sudah masuk final. Jadi juara 1 ya Bapak, ya saya ucapkan selamat saat Bapak dilantik',” kata Prabowo. 

Prabowo melanjutkan kata-katanya untuk Jokowi. “'Kalau nanti kami menilai pemerintahan Bapak menyimpang, kami akan kritik, koreksi'. Lalu kata Pak Jokowi, 'Oh ya itu bagus, saya terima kritik dan koreksi'. Kalau begitu selesai persoalan. Tidak ada jegal-jegalan," imbuh Prabowo. 

Dia menyampaikan surat terbuka melalui akun Facebook pribadinya. Dia meminta agar semua pendukungnya untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan memahami sikap yang diambilnya saat ini.

"Saya mohon semua pendukung-pendukung saya untuk memahami hal ini. Saya mengerti sebagian dari Saudara-Saudara belum bisa menerima sikap saya. Tetapi percayalah, seorang pendekar, seorang kesatria harus tegar, harus selalu memilih jalan yang baik, jalan yang benar. Menghindari kekerasan sedapat mungkin. Menjauhi permusuhan dan kebencian," ujar Prabowo. 

 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, pertemuan pertama Prabowo dan Jokowi setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan hasil pilpres itu membahas persoalan bangsa.

"Bicara menjaga empat pilar kebangsaan dan membangun Indonesia yang besar, selanjutnya mereka bicara berdua," kata Edhy Prabowo.

Menurut Edhy, pertemuan ini merupakan awal yang baik untuk membangun suasana politik yang lebih harmoni. Dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan sikapnya dan Koalisi Merah Putih untuk tetap mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat.

"Pak Prabowo meminta tidak saling menjegal. Kita bersama untuk membangun negara," ujar Edhy.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, yang juga hadir dalam pertemuan itu menerangkan, pertemuan Jokowi dan Prabowo berjalan baik dan penuh keakraban. Prabowo menyampaikan kepada Jokowi, bahwa apa yang pernah dia sampaikan selama ini, khususnya saat kampanye, merupakan pandangan dia apa adanya dengan gaya khas seorang Prabowo.

"Itu sebagai tipologi seorang Banyumas. Kalau itu dikatakan sebagai orang emosional, saya rasa itu sudah dirasakan oleh Pak Jokowi hari ini," ujar Muzani.

Muzani menegaskan, dengan pertemuan Prabowo dan Jokowi hari ini, semakin meyakinkan masyarakat bahwa hubungan antara kedua tokoh ini sudah mencair.

"Semula beku sudah mencair. Semua karena ada persepsi yang kurang jelas, saat ini sudah disampaikan persepsi itu. Sebagai seorang Jenderal, Pak Prabowo mengerti betul konstitusi. Seorang presiden adalah panglima tertinggi," terang dia.

Sumber: viva.co.id

Read More

Hanura Dukung Jokowi Naikkan BBM

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) mendapat dukungan dari partai pendukung.

Salah satunya, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang menilai jika menaikkan harga BBM itu merupakan keputusan pahit yang harus dilakukan, tapi harapannya bisa menyembuhkan sakit dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
    
Ketua DPP Hanura Yuddy Chrisnandi menuturkan, kelangkaan BBM yang saat ini terjadi diakibatkan keterbatasan pasokan dan keterbatasan kuota subsidi. Karena itu harus ada upaya untuk menaikkan harga BBM. Ini ibarat harus menelan pil pahit demi kesembuhan APBN.

"Masalahnya, dalam masa transisi ini harusnya pemerintahan lama dan baru bisa bekerjasama, presiden SBY, paling tidak harus mengatasi kelangkaan BBM dan Jokowi bisa berupaya untuk menaikkan harga BBM, tapi dengan langkah-langkah khusus," jelasnya.
    
Jika, dengan terpaksa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menaikkan harga BBM, maka Hanura akan mendukung langkah tersebut. Sebab, sebenarnya langkah itu demi kebaikan bangsa dan rakyat Indonesia.

Apalagi, saat ini harga BBM Indonesia jauh lebih murah dari pada harga BBM negara lain. "Ini juga harus dipahami," terangnya.
    
Soal penolakan Presiden SBY untuk menaikkan harga BBM pada masa pemerintahannya, dia menuturkan Presiden SBY ini seharusnya memahami jika kenaikan BBM ini tidka lagi bisa dihindari.

Apalagi, kenikanBBM sebenarnya bisa dilakukan dengan bertahap. Jika kenaikan bertahap ini dilakukan, maka beban psikologisnya akan berkurang. Pemerintahan selanjutnya juga akan terbantu.

"Ini demi kebaikan bangsa," jelas lelaki yang juga anggota kelompokkerja tim transisi tersebut.
    
Saat ditanya jika kenaikan BBM akan menurunkan popularitas Jokowi-JK, Dia mengaku jika masyarakat saat ini sudah semakin matang, dewasa, dan memiliki sumber informasi yang banyak.

Yang paling utama, pemerintahan baru harus bisa menjelaskan secara terang benderang untuk kebijakan tersebut. kalau kebijakan ini tersosialisasi dengan baik, maka masyarakat akan mengerti." Karena itu butuh komunikasi politik yang baik dan argumentasi yang logis hingga diterima masyarakat," jelasnya.
    
Sementara itu Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto menjelaskan, pemerintahan yang baru siap menerima apapun kondisi fiskal yang ada. Masih banyak cara yang bisa dilakukan agar kenaikan harga BBM bisa dihindari. "Kami masih optimis untuk bisa tidak menaikkan harga BBM, itu opsi terakhir," terangnya ditemui di rumah transisi.
    
Salah satu caranya, meningkatkan potensi penerimaan pendapatan negara. misalnya, dengan memaksimalkan pembayaran pajak.

Dia menuturkan, pembayar pajak diupayakan terus meningkat, penerimaan yang didapat bisa untuk subsidi BBM. Namun, tidak hanya itu upaya yang dilakukan, bisa jadi ada opsi untuk memperbaiki sektor distribusi.

Selama ini sektor distribusi hanya menguntungkan masyarakat di Jakarta, harus ada terobosan agar Papua jugabida diuntungkan. "Jadi, masyarakat bisa mendapat kesejahteraan yang lebih," ujarnya.
    
Terkait adanya dampak sosial jika memang terpaksa menaikkan harga BBM, dia menuturkan jika Jokowi-JK ini memiliki modal sosial yang besar. kemungkinan tidak akan terpengaruh efek menaikkan harga BBM, namun tetap harus melakukan kebijakan yang tepat.

"Soal kepastian kebijakan yang akan ditempuh, pihaknya masih menggodoknya di pokja energi. masih ada waktu hingga 20 Oktober, kami berharap bisa menemukan cara yang tepat dan yang tidak membebani masyarakat," jelasnya.

Sumber: jpnn.com

Read More

Sidang Sengketa Pilpres, Saksi Akui Coblos Enam Surat Suara Untuk Jokowi-JK

Sidang sengketa pemilihan presiden semua pihak dikagetkan oleh pengakuan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 3 Desa Babulahusa, Kecamatan Majino, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, Satoni. Di ruang sidang ia mengaku di wilayahnya telah dilakukan pencoblosan oleh petugas.

"Saya mencoblos enam surat suara untuk Jokowi karena kita para anggota KPPS sepakat agar tak ada surat suara tersisa saat pencoblosan," katanya, Selasa 12 Agustus 2014.

Satoni, menjelaskan hasil rekapitulasi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat 68 suara dan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 32 suara. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 100 suara. Jumlah itu menurutnya melebihi jumlah Daftar Pemilih Tetap di TPS.

Pencoblosan dilakukan oleh petugas setelah warga meninggalkan TPS. Saksi dari masing-masing pihak hadir, namun tak mengetahui pencoblosan yang dilakukan oleh anggota KPPS di TPS 3.

Tim hukum Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail, mengatakan pengakuan itu membuktikan kecurangan memang terjadi dan melibatkan petugas dari Komisi Pemilihan Umum. Ia meminta KPU jangan menutupi adanya kecurangan terstruktur.

"Ini fakta bahwa penyelenggaraan pemilu masih seperti itu. Semua ini harus diperbaiki ke depan. Ini saya kira yang harus kita minta. KPU harus menerangkan dan mengakui apabila ini benar, jangan mereka tolak seolah-olah tidak ada apa-apa," jelasnya.

Hakim konstitusi Patrialis Akbar juga meminta KPU untuk membuat catatan terkait penyelenggaraan pemilu. "Saya meminta keterangan tertulis dari KPU. Permasalahannya terlalu banyak. Ini untuk pembelajaran ke depan," jelasnya.

Sumber: VIVAnews

Read More

Din: Perpecahan Umat Akibat Pilpres Bagai Malapetaka

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengakui, pemilihan umum, khususnya saat pemilihan presiden dan wakil presiden, 9 Juli 2014 lalu membuat berbagai kalangan masyarakat terpecah belah.

Ia, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mengatakan, agenda demokrasi yang digelar lima tahunan itu membuat terbelahnya umat muslim dan organinasi Islam di berbagai wilayah di Indonesia.

"Pilpres lalu telah membelah bangsa dan umat, bahkan tidak hanya TNI, Polri, seniman, agamawan, tak terkecuali ormas-ormas lembaga Islam, dan juga tak terkecuali para pembina partai politik," kata Din Syamsuddin, saat acara Halal Bihalal dan Silahturahmi Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, Selasa 12 Agustus 2014.

Ia amat menyayangkan perpecahan itu terjadi di antara umat, khususnya muslim. "Saya kira sebuah musibah dan malapetaka, gara-gara politik, ukhuwah Islamiahnya terganggu dan tergoyahkan," ujar Din.

Din juga menyampaikan, kebersamaan yang dimiliki umat muslim mutlak dan perlu dari sisi substantif. Meski terdapat berbagai masalah yang melanda bangsa, namun umat muslim di Indonesia harus menunjukan kebesaran, tidak hanya berdasarkan kuatitas tetapi juga kualitas.

Untuk itu, di acara Halal Bihalal Idul Fitri 1435 H ini, Din meminta agar semua umat saling memaafkan.

Read More

Pencapresan Joko Widodo Cacat Hukum Akan Dibeberkan Besok

Tim Aliansi Advokat Merah Putih telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait mekanisme prosedural terkait syarat pencapresan Joko Widodo pada 6 Juni 2014 lalu.

Ketua Tim Aliansi Advokat Merah Putih, Suhardi Somomoeljono, mengatakan apabila gugatannya diterima dan diputuskan oleh Majelis Hakim PTUN, maka penetapan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU dapat dinyatakan cacat hukum.

Hal tersebut, dapat berdampak pada hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Menurut Suhardi, apabila gugatan diterima dapat terjadi delegitimasi.

"Rencananya besok (Rabu 13 Agustus 2014), kami akan menghadirkan saksi ahli untuk menjabarkan dan menjelaskan secara detail terkait hal tersebut," ujar Suhardi, saat dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa 12 Agustus 2014.

Suhardi mengatakan, pencapresan Jokowi juga menabrak Pasal 7 ayat 1 dan ayat 3 dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

"Dalam pasal itu jelas tertulis bahwa gubernur, atau kepala daerah lainnya yang akan dicalonkan oleh partai politik, atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta ijin kepada Presiden secara resmi dan tertulis," kata Suhardi.

Berdasarkan pasal tersebut, Suhardi menjelaskan bahwa pada 13 Mei 2014, Joko Widodo bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta 'restu' untuk menjadi Presiden. Namun, pada kedatangan itu, dia tidak membawa surat izin resmi dan surat dukungan dari partai pengusungnya.

"Jadi, dia ke istana sebagai manusia pribadi dan bukan kepala daerah yang membawa surat dukungan menjadi calon presiden dari partai pengusung. Jadi, ini yang belum bisa diterima," kata Suhardi.

Melanggar UU

Pencapresan Jokowi, kata Suhardi, juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009, Pasal 19 ayat 1, 2, dan 3. Dalam pasal tersebut, Kepala Daerah yang dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, kata Suhardi, harus mengajukan permohonan izin pada Presiden.

Juga, lanjutnya, harus menyampaikan surat permohonan izin kepada Presiden paling lambat tujuh hari sebelum didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di Komisi Pemilihan Umum.

"Kemarin itu faktanya Joko Widodo mendaftarkan diri sebagai capres pada tanggal 19 Mei 2014. Pada tanggal 13 Mei 2014, dia bertemu Presiden dan tidak membawa surat rekomendasi dari partai pengusung. Jadi, itu tidak sah bila merujuk pada peraturan pemerintah tersebut," jelas Suhardi.

Sumber: VIVAnews

Read More

Peta Perusahaan Bangsa Asing Di Indonesia

Selamat Kepada Presiden Indonesia Yang Baru Ir Joko widodo

Read More

Kredit Usaha Rakyat Bank BRI

kredit usaha rakyat bank bri bagi anda yang membutuhkan dana untuk menambah modal usaha tetapi tidak mempunyai jaminan berupa tanah atau rumah untuk di jaminkan guna mendapatkan fasilitas kredit dari bank, saya sarankan anda memilih kredit kur bank rakyat indonesia, karena walupun anda tidak mempunyai jaminan (Anggunan) anda tetap bisa mendaptkan kredit tersebut asalkan usaha anda sudah berjalan minimal 6 bualn.

Banyak orang yang bertanya apakah kredit kur bisa untuk usaha yang baru akan di buka atau masih rencana? jawaban nya tidak, kredit kur hanya di berikan bagi para wirausaha yang sudah membuka usahanya minimal 6 bulan dan usaha tersebut berjalan secara terus menerus.

Tujuan Kredit Kur

1. Tujuan pemberian kredit usaha rakyat ini tiada lain hanya untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM di seluruh indonesia.

2. Kredit usaha rakyat ini di harapkan bisa memberikan kemudahan kepada para wirausahawan dan koperasi untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank.

3. Tujuan pemberian kredit kur yang ketiga adalah, dengan adanya kredit tanpa jaminan ini di harapkan dapat menurunkan angka kemiskinan karena dengan adanya kredit kur para wirausaha dapat memperbesar usaha yang mereka jalani dan dapat membuka peluang kerja bagi orang lain.

Bank Pemberi kredit kur

Munggkin sebagian dari anda bertanya Apakah kredit kur ini hanya di berikan oleh bank bri, tentu tidak program kredit usaha rakyat ini adalah milik pemerintah sehingga ada beberapa bank lain yang juga di tunjuk untuk memberikan fasilitas kredit kur tersebut di antaranya.

• 1. BRI
• 2. BNI
• 3. BUKOPIN
• 4. Mandiri
• 5. Syariah Mandiri
• 6. BTN
• 7. Bank Pemerintah Daerah

Dari ketujuh bank pemberi kredit kur ini silahkan anda tentukan mana yang akan anda pilih sebagai calon bank pemberi kredit usaha anda, tetapi jika anda memilih kredit usaha rakyat bank bri anda bisa mengajukan kredit kur di semua unit bank bri terdekat di kota anda.

Plafon kredit usaha rakyat bank bri

Informasi tambahan jika anda ingin mengajukan kredit kur senilai 1 juta – 100 juta anda bisa mengajukan kredit di unit kerja bri terdekat tetapi jika anda ingin mengajukan lebih dari seratus juta anda harus datang ke cabang bank bri di kota anda.

Read More

Sejarah Kisah G 30-S PKI & Perjalanan Kisahnya

Dalam sebuah cerita baru-baru ini di San Francisco Examiner, peneliti Kathy Kadane mengutip pejabat departemen CIA dan Negara yang mengakui menyusun daftar nama Partai Komunis Indonesia (PKI), membuat daftar tersebut tersedia bagi militer Indonesia, dan memeriksa nama-nama off sebagai orang yang "dihilangkan.'' pembunuhan itu bagian dari pertumpahan darah besar-besaran setelah upaya kudeta yang gagal mengambil, menurut berbagai perkiraan, antara 250.000 dan 1.000.000 jiwa dan pada akhirnya menyebabkan penggulingan pemerintahan Presiden Sukarnos.

Sejak saat itu perdebatan telah direbus atas apa yang terjadi. Sebuah studi baru-baru ini berdasarkan informasi dari mantan pejabat Johnson administrasi, menegaskan bahwa selama berbulan-bulan AS "melakukan sekuat tenaga mereka" melalui tekanan publik dan metode yang lebih bijaksana, untuk mendorong tentara Indonesia untuk bergerak melawan Sukarno tanpa keberhasilan.

Perdebatan terus berlanjut selama asal-usul upaya kudeta yang disebut Gestapu. Apakah itu hasil dari intrik CIA, pengambilalihan manuver oleh Jenderal Suharto, pemberontakan oleh petugas kiri bawah kendali PKI, kekuatan bermain dengan Republik Rakyat China, serangan pre-emptive oleh Sukarno loyalis untuk mencegah langkah oleh petugas ramah kepada CIA, beberapa kombinasi dari faktor-faktor ini, atau orang lain yang belum diketahui? Aku mengaku tidak tahu bagian dalam Gestapu.

Latar Belakang Sejarah

Hal ini juga diketahui bahwa CIA telah lama berusaha untuk menggeser Sukarno: dengan mendanai sebuah partai politik oposisi di pertengahan 1950-an, mensponsori upaya penggulingan militer besar-besaran di pertengahan tahun 1958, merencanakan pembunuhan pada tahun 1961, dan dengan tali-temali intelijen untuk mengobarkan kekhawatiran AS resmi untuk memenangkan persetujuan untuk tindakan rahasia yang direncanakan.

Sebelum mencoba untuk menggambarkan salah satu aspek dari peran CIAS, adalah penting untuk memberikan latar belakang tentang ruang lingkup dan sifat kegiatan di seluruh dunia. Antara 1961 dan 1975, Badan dilakukan 900 operasi besar atau sensitif, dan ribuan tindakan rahasia yang lebih rendah. Mayoritas operasinya adalah propaganda, pemilu atau paramiliter. Negara-negara yang menjadi perhatian utama, seperti Indonesia pada awal tahun 1960, biasanya dikenakan CIAS perhatian yang paling terpadu.

Kritik dari CIA telah tepat menggambarkan andalan perhatian seperti: "mendiskreditkan kelompok politik ... oleh dokumen palsu yang dapat dikaitkan dengan mereka ...," pura-pura "pengiriman senjata komunis,'' menangkap dokumen komunis dan kemudian memasukkan pemalsuan disiapkan oleh Badan Layanan Teknis Divisi. The CIAS "Perkasa Wurlitzer" kemudian terpampang dan disebarluaskan rincian seperti "penemuan."

The Mighty Wurlitzer adalah mekanisme propaganda di seluruh dunia yang terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan perwakilan media dan pejabat termasuk, selama periode tahun, sekitar 400 anggota media Amerika. CIA telah menggunakan Wurlitzer dan penerusnya untuk menanam cerita dan untuk menekan pelaporan ekspositori atau kritis untuk memanipulasi persepsi domestik dan internasional. Dari awal 1980-an, banyak operasi media sebelumnya menjadi tanggung jawab CIA telah didanai agak terang-terangan oleh National Endowment for Democracy (NED).

Sejak awal, para Agencys Organisasi Internasional Division (IOD) dilaksanakan dan dikoordinasikan operasi rahasia yang luas. Kegiatan divisi dibuat atau dibantu organisasi internasional untuk pemuda, mahasiswa, guru, pekerja, veteran, wartawan, dan ahli hukum. The CIA yang digunakan, dan terus digunakan, berbagai tenaga kerja, mahasiswa, dan organisasi-organisasi lain menghasut tidak hanya untuk tujuan intelijen dan propaganda, tetapi juga untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan operasi paramiliter dan untuk membantu menggulingkan pemerintah. Pada saat yang sama, CIA memanipulasi publikasi organisasi mereka untuk tujuan propaganda rahasia.

Serikat buruh CIA menciptakan dan memberikan subsidi, dalam tahap yang lebih mematikan mereka, memberikan kuat-lengan regu goon yang membakar bangunan, mengancam dan memukuli lawan, mengaku sebagai kelompok oposisi untuk mendiskreditkan mereka, meneror dan mengendalikan rapat kerja, dan berpartisipasi dalam kudeta.

Penggunaan "Daftar Subversif Kontrol Watch"

Sebagai soal saja, Badan mengembangkan hubungan dekat dengan dinas keamanan di negara-negara sahabat dan mengeksploitasi ini dengan berbagai cara-dengan merekrut sumber sepihak untuk memata-matai pemerintah rumah, dengan menerapkan pro-AS kebijakan, dan dengan mengumpulkan dan bertukar intelijen. Sebagai salah satu aspek dari mereka penghubung, CIA universal mengkompilasi lokal "Daftar Subversif Pengendalian Watch" dari kiri atas perhatian oleh pemerintah daerah. Sering perhatian itu adalah piagam dari regu pembunuh pemerintah.

Setelah penggulingan CIAS pemerintah Arbenzs di Guatemala pada tahun 1954, Amerika Serikat memberikan daftar pemerintah baru lawan untuk dihilangkan. Di Chile dari tahun 1971 sampai 1973, CIA fomented kudeta militer melalui pemalsuan dan propaganda operasi dan mengumpulkan daftar penangkapan ribuan, banyak dari mereka kemudian ditangkap dan dibunuh. Di Bolivia pada tahun 1975, CIA memberikan daftar imam progresif dan biarawati kepada pemerintah yang direncanakan untuk melecehkan, menangkap dan mengusir mereka. Untuk kari mendukung Khomeini, pada tahun 1983 CIA memberikan daftar agen KGB dan kolaborator yang beroperasi di Iran pemerintahannya. Khomeini kemudian dieksekusi 200 tersangka dan ditutup Partai Tudeh komunis. Di Thailand, saya memberikan nama-nama ratusan kiri ke layanan keamanan Thailand. Program Phoenix di Vietnam adalah program yang didukung AS besar-besaran untuk mengkompilasi penangkapan dan pembunuhan daftar Viet Cong untuk tindakan oleh CIA dibuat Provisional Reconnaissance Satuan pasukan berani mati. Bahkan, mantan Direktur CIA William Colby membandingkan operasi Indonesian langsung ke Vietnam Phoenix Program. Colby lanjut mengakui mengarahkan CIA untuk berkonsentrasi pada menyusun daftar anggota PKI dan kelompok kiri lainnya.

Pada tahun 1963, menanggapi arah Colbys, AS melatih anggota serikat buruh Indonesia mulai mengumpulkan nama-nama pekerja yang menjadi anggota atau simpatisan serikat yang berafiliasi dengan federasi buruh nasional, SOBSI. Mata-mata aktivis buruh ini meletakkan dasar bagi banyak pembantaian 1965-1966. CIA juga menggunakan unsur-unsur di kepolisian 105.000 kuat nasional Indonesia untuk menembus dan mengumpulkan informasi tentang PKI.

Menyediakan "Daftar Watch" berdasarkan penetrasi teknis dan manusia dari kelompok sasaran adalah program berkelanjutan dari operator rahasia CIA. Hari ini, AS-disarankan layanan keamanan di El Salvador, dengan menggunakan teknik program Phoenix, beroperasi di seluruh El Salvador dan telah mengambil korban di petani, aktivis dan pemimpin buruh di negara itu. Pada akhir 1980-an, CIA mulai membantu pemerintah Filipina dalam pelaksanaan "intensitas rendah" operasi oleh, antara lain, komputerisasi catatan layanan keamanan kiri dan membantu dalam pengembangan program kartu identitas nasional. Dimanapun CIA bekerja sama dengan dinas keamanan nasional lainnya adalah aman untuk mengasumsikan bahwa hal itu juga mengkompilasi dan melewati "Daftar Subversif Kontrol Watch."

Menempatkan Potongan Bersama

Semua ini adalah penting untuk memahami apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965 dan 1966. Pada bulan September dan Oktober 1965, pembunuhan terhadap enam perwira tinggi militer selama upaya kudeta Gestapu memberikan dalih untuk menghancurkan PKI dan menyingkirkan Sukarno. Penggabungan perwira-terutama Jenderal Soeharto, yang bukan sasaran-rally tentara dan mengalahkan kudeta, akhirnya unseating Sukarno.

Dua minggu sebelum kudeta, tentara telah diperingatkan bahwa PKI sedang merencanakan untuk membunuh para pemimpin militer. PKI, nominal didukung oleh Sukarno, adalah sebuah organisasi hukum dan tangguh dan Partai Komunis terbesar ketiga di dunia. Ini menyatakan tiga juta anggota, dan melalui organisasi-seperti kelompok-it buruh dan pemuda mendapat dukungan dari 17 juta orang berafiliasi. Kecemasan Angkatan Darat telah diberi makan oleh rumor sepanjang 1965 bahwa Cina daratan sedang menyelundupkan senjata ke PKI untuk pemberontakan dekat. Cerita seperti itu muncul di sebuah surat kabar Malaysia, mengutip sumber-sumber Bangkok yang mengandalkan pada gilirannya pada sumber Hong Kong. Untraceability seperti ini merupakan tanda-tanda Mighty Wurlitzer.

Propaganda kurang halus menyatakan bahwa PKI adalah alat dari Cina Merah dan berencana untuk menyusup dan membagi angkatan bersenjata. Untuk memperkuat dugaan tersebut, "senjata komunis" ditemukan di dalam peti Cina dicap sebagai bahan konstruksi. Jauh lebih news inflamasi pelaporan sebelum Oktober 1965 menyatakan PKI memiliki daftar rahasia para pemimpin sipil dan militer ditandai untuk dipancung.

Setelah upaya kudeta Tentara Nasional Indonesia di utama meninggalkan PKI saja, karena tidak ada bukti kredibel untuk mendukung cerita-cerita horor di media. [Delapan kalimat disensor.] Sebagaimana dicatat, taktik favorit adalah untuk mengatur penangkapan dokumen komunis dan kemudian memasukkan pemalsuan disiapkan oleh Badan Layanan Teknis Divisi.

Tiba-tiba dokumen yang kebetulan ditemukan memberikan "bukti" PKI bersalah. Pada tanggal 23 Oktober 1965, Suara Islam melaporkan:

... jutaan salinan teks proklamasi yang kontra Gestapu ... telah ditemukan .... Teks ... jelas dicetak di CPR [Republik Rakyat Cina]. Helm baja dan sejumlah besar peralatan militer juga telah ditemukan .... Ada bukti controvertible keterlibatan CPR itu .... Lengan dikirim oleh CPR itu dikirim di bawah penutup dari "kekebalan diplomatik." ... dokumen penting lainnya menawarkan bukti tak terbantahkan dari keterlibatan Kedutaan CPR dan duta CPR ....

Pada Oktober 30,1965 Mayjen Suharto, dalam pidato di hadapan penonton militer, marah mengecam mengatakan PKI yang ditangkap dokumen membuktikan PKI berada di balik Gestapu. Suharto menuntut bahwa "Komunis sepenuhnya tercabut."

Pada 2 November lalu, Indonesia Angkatan Bersenjata Bulletin menegaskan bahwa PKI punya rencana untuk revolusi, dan diterbitkan arahan PKI seharusnya untuk periode berikut Oktober upaya kudeta. Dokumen tersebut menyatakan bahwa PKI "hanya mendukung dewan revolusioner" bahwa kudeta mencoba untuk membangun. Ia menambahkan bahwa jika dewan hancur PKI akan "langsung menghadapi" para jenderal yang para pemimpin kudeta dituduh merencanakan untuk menggulingkan Presiden Sukarno. Dokumen itu juga mengatakan, "ketika revolusi ini dipimpin langsung oleh PKI, kita bisa meraih kemenangan karena perintah akan berada di bawah PKI-kami kekuatan tersembunyi dalam angkatan bersenjata."

Para pemimpin militer [tujuh kata disensor] memulai kampanye pemusnahan berdarah. Warga sipil yang terlibat entah direkrut dan dilatih oleh tentara di tempat, atau diambil dari kelompok-kelompok seperti tentara-dan CIA yang disponsori serikat buruh SOKSI [Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia], dan sekutu organisasi mahasiswa. Media fabrikasi telah memainkan peran penting dalam mempersiapkan opini publik dan memobilisasi kelompok-kelompok ini untuk pembantaian.

Dokumen-dokumen, diproduksi cerita rencana komunis dan kekejaman, dan klaim pengiriman senjata komunis menciptakan suasana histeris, sehingga pembantaian dan pembentukan sebuah kediktatoran yang masih ada hingga sekarang.

Badan menulis studi rahasia apa yang terjadi di Indonesia. [Satu kalimat disensor.] CIA sangat bangga dengan [satu kata disensor] dan direkomendasikan sebagai model untuk operasi masa depan [satu setengah kalimat disensor].

Todays Sejarah Palsu

The CIA sangat ingin untuk menyembunyikan bukti perannya dalam pembantaian, yang mengakui adalah salah satu abad terburuk. Media AS tampaknya sama-sama bertekad untuk melindungi citra Amerika dari konsekuensi dari operasi rahasia.

Reaksi terhadap Kadanes wahyu baru adalah cepat. Sebuah Op-Ed oleh kolumnis Stephen S. Rosenfeld dalam 20 Juli 1990 Washington Post, dan sebuah artikel oleh koresponden Michael Wines di 12 Juli 1990 New York Times, masing-masing menyangkal peran CIA dalam pembantaian itu. Rosenfeld, membalikkan kesimpulan dari seminggu sebelumnya, mengabaikan bukti-bukti baru, mengutip salah satu dari banyak studi akademis, dan menyimpulkan dengan pasti: ". Bagi saya, pertanyaan dari peran Amerika di Indonesia ditutup"

Read More

Cara Sukses Ala Bob Sadino vs Mario Teguh

Bob Sadino vs Mario Teguh

Bob Sadino: "Mau kaya? berhentilah sekolah atau berhentilah kuliah sekarang juga, and start action, karena ilmu di lapangan lebih penting daripada ilmu di sekolahan atau kuliahan."

------ vs -------

Mario Teguh: "Berhati-hatilah dengan orang yang membanggakan keberhasilannya walaupun dia berpendidikan rendah. Itu tidak boleh dijadikan dalil. Pendidikan itu penting. Buktinya, dengan pendidikan yang sedikit saja, dia bisa berhasil, apalagi jika dia terdidik dengan lebih baik. Bukankah kita dianjurkan untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina? Dengan ilmu, segala sesuatu bisa mencapai kualitas tertingginya."

PILIH MANA ???

Read More

Mario Teguh : Doa Subuh Tuhan Yang Maha Kaya, Makmurkanlah Kami

Wahai Subuh yang mewadahi
awal dari rezeki kami

Engkau telah menyaksikan
datang dan perginya
...kaum-kaum sebelum kami
yang dimuliakan karena kesyukuran
dan yang diturunkan karena keangkuhan

Sesungguhnya
pada pertukaran malam dan siang
dan pada apa yang diciptakan Tuhan
di langit dan di bumi,
benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kita yang bertakwa

Tuhan Yang Maha Kaya,
makmurkanlah kami
karena kesyukuran kami

Amien

Read More

Cara Beriklan Gratis s/d Berbayar Di Internet, Koran Untuk Usaha Bisnis Maupun Konvensional

Promosi baris adalah sebuah bentuk periklanan yang biasanya via umum ada di koran, media online dan media lainnya. Sebuah advertensi baris biasanya berupa catatan berisi berdasarkan mengenai barang yang mengenai dijual dan informasi notelephone sang pemasang reklame untuk dihubungi. Sanggup juga dengan detail berita penjual yang lebih komplit seperti nama pemasang iklan, alamat buat dihubungi ataudikunjungi, detail kemudian deskripsi produk maupun layanan yang in iklankan.

Dalam advertensi baris di media seperti koran \ terdapat gambar atau grafis produk dalam dijual dalam iklan itu, walaupun kadang berpedoman logo perusahaan ataupun perorangan yang memasang promosi tersebut.

Advertensi baris secara publik terkelompokkan ke dalam kategori ataupun label dari produk atau jasa dalam di iklankan seperti akunting, otomobil, pakaian, produk pertanian, dijual, disewakan, serta lain-lain.

Advertensi baris berbeda dengan reklame bergambar seperti iklan championship yang berisi grafis / karya seni dan jauh secara tipikal didistribusikan melewati sebuah publikasi didalam salahsatu konten editorial. Advertensi baris gratis adalah bagiandari iklan graciosamente yaitu sebuah metode maupun cara beriklan tanpa diharuskan mengeluarkan biaya sepeserpun bagi memasang iklan.

Di dalam kurun waktu belakangan terkait iklan baris tidak semata-mata terdapat dalam massmedia cetak, namun berlimpah berkembang lagi dalam jaringan internet. Iklan baris gratis telah jadi pilihan utama untuk advertensi berupa kata atau artikel. Iklan baris gratis di internet telah berkembang dan tumbuh sedemikian cepatnya dan menjadi sebuah trend pada periklanan.

Read More

Prabowo-Hatta Menang di Kandang Banteng Majalengka

Kabupaten Majalengka sebagai basis PDIP harus rela menerima kenyataan pahit capres yang diusungnya Jokowi-JK kalah telak oleh pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta.

Dari data real count masing-masing Timses Prabowo Hatta maupun Jokowi-JK, pasangan Prabowo-Hatta unggul di 14 kecamatan. Sedangkan Jokowi-JK unggul di 12 kecamatan, dari jumlah 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. 

Capres nomor urut satu ini bahkan hampir manyapu bersih kemenangan di daerah selatan Majalengka, kecuali Kecamatan Malausma. Sedangkan Majalengka wilayah Utara, hampir dikuasai sepenuhnya oleh pasangan capres nomor urut dua. 

Dengan begitu, Prabowo-Hatta unggul di Dapil I, II, dan III Majalengka. Lalu, Jokowi-Jk unggul di Dapil IV dan V Majalengka. Menurut Juru Bicara Timses Pemenangan Prabowo Hatta Uju Juhara, jagoannya menang di 14 kecamatan. Sedangkan capres nomor urut dua, hanya di 12 kecamatan. 

"Ini berdasarkan data real count yang sumbernya C-1. Kita berani adu data sampai ke MK, kalau hasil yang kami peroleh meleset dari penghitungan KPU nanti," katanya, saat ditemui di Sekretariat Pemenangan Bersama DPD Partai Golkar Kabupaten Majalengka, Kamis (10/7/2014). 

Uju mengatakan, kemenangan Prabowo-Hatta di kandang Banteng tersebut dengan presentase 53 persen. Sedangkan Jokowi-JK hanya mengantongi suara 47 persen. "Di Majalengka selatan hampir semuanya kita unggul, kecuali Kecamatan Malausma, itupun kalahnya tipis," ucapnya.

Kemenangan Prabowo Hatta di Kabupaten Majalengka, antara lain di Kecamatan Cikijing, Cingambul, Lemahsugih, Bantarujeg, Talaga, Banjaran, Maja, Argapura, Sukahaji, Sindang, Cigasong, Majalengka, Kadipaten dan Dawuan. "Sisanya itu dimenangkan Jokowi-JK," ucapnya.

Dia menambahkan, selain itu jumlah suara sah mencapai 736,879 dan tidak sah 9,473 dengan jumlah total 746,352. "Artinya jumlah suara sah itu tidak mungkin sama dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencapai 900 ribuan," ucapnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Tabulasi Jokowi-JK Bayu Pamungkas tidak memungkiri bahwa Prabowo-Hatta unggul di Majalengka. "Ya, betul Jokowi-JK kalah di Majalengka. Berdasarkan data sementara yang kami miliki, Prabowo-Hatta 53,21 persen dan Jokowi-JK 46,79 persen," ucapnya.

Bayu mengakui, bila di Kabupaten Majalengka Jokowi-JK hanya unggul di 12 kecamatan dari 26 kecamatan yang ada. 

"Kalau dilihat dari data yang kami miliki kemenangan dan kekalahan di masing-masing kecamatan berbeda tipis, tidak ada yang berbeda jauh. Hanya Kecamatan Ligung dan Kecamatan Sumberjaya Jokowi-JK yang menang mutlak," ucapnya.

Dia menyebutkan, Jokowi-JK unggul di Kecamatan Malausma, Kecamatan Panyingkiran, Kecamatan Kasokandel, Kecamatan Jatiwangi, Kecamatan Ligung, Kecamatan Jatitujuh, Kecamatan Kertajati, Kecamatan Palasah, Kecamatan Sumberjaya, Kecamatan Sindangwangi, Kecamatan Rajagaluh, dan Kecamatan Leuwimunding.

Sedangkan Ketua KPU Kabupaten Majalengka Supriatna, enggan mengomentari hasil perolehan suara masing-masing timses, karena KPU memiliki tahapan penghitungan sendiri. 

"Silakan itu penghitungan mereka. Kita juga punya penghitungan sendiri. Nanti saja lihat di penghitungan di tingkat PPS, PPK maupun dalam rapat pleno KPU mendatang," ucapnya.

Menurut dia, KPU sudah memulai tahapan-tahapan pilpres hingga penetapan secara resmi siapa pemenang Pilpres 2014 ini.

"Dari tanggal 10-12 Juli kegiatan rekapitulasi ada di tingkatan desa, kelurahan yang dikelola oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara tingkat desa). Lalu Setelah di desa, dilanjutkan dengan rekapitulasi atau penghitungan suara di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Juli," paparnya.

Setelah itu, rekapitulasi dilakukan pada tingkat kabupaten/kota pada 16-17 Juli. Pada saat bersamaan, rekapitulasi PPS dan PPK di dalam negeri, juga dilakukan rekapitulasi untuk luar negeri pada tanggal 10-15 Juli 2014.

"Kegiatan rekapitulasi pada tanggal 18-19 Juli pada tingkat provinsi dan akan dilanjutkan rekap tingkat nasional pada 20-22 Juli 2014," paparnya.

Sumber: Sindonews.com

Read More

PEROLEHAN SUARA PILPRES 2014 DATA C 1 TPS PER DAPIL DI KAB. BANDUNG

Prabowo Hatta	Jokowi – Jk
Dapil 1 : 144.429	Dapil 1 : 91.007
Dapil 2 : 147.931	Dapil 2 : 107.115
Dapil 3 : 149.938	Dapil 3 : 81.036
Dapil 4 : 157.378	Dapil 4 : 62.304
Dapil 5 : 140.440	Dapil 5 : 106.615
Dapil 6 : 191.504	Dapil 6 : 84.144
Dapil 7 :  213.693	Dapil 7 : 111.959
Total = 1.145.313	Total = 644.180
64.00%	36.00%

Perolehan Suara Tersebut Berdasarkan Lembaran C 1 Persaksi Yang Di  Tanda Tangani Oleh Kedua Belah Pihak Saksi Calon

Read More

Jusuf Kalla Konversi Minyak Tanah Ke Gas Adalah Kebijakan Salah Kaprah

Hampir di semua rumah tangga, sekarang menggunakan gas LPG untuk memasak. Minyak tanah sudah jarang kita temui. Kebijakan konversi dari minyak tanah ke tabung LPG ini dimulai tahun 2006 yang dikomandoi oleh Wapres Jusuf Kalla. Saat itu harga minyak mentah dunia sudah mencapai USD 147/barel. Subsidi Minyak membengkak sampai Rp.25 triliun.

Sejak dilakukan konversi tersebut, kebutuhan akan LPG semakin lama semakin meningkat. Tahun 2013 kebutuhannya sudah mencapai sekitar 5 juta ton sebagai bahan bakar industri, perhotelan, rumah sakit, apartemen, restoran, pedagang kaki lima, dan rumah tangga. Sebenarnya menggunakan LPG lebih menguntungkan, walaupun sebenarnya selisih untungnya relatif kecil saja. Sementara harga LPG meningkat terus. Saat ini kebutuhan LPG 5 juta ton pertahun, produksi LPG dalam negeri hanya 2 juta ton per tahun, 3 juta ton harus impor.

Investasi untuk tabung LPG ini tidak sedikit. Pemerintah harus menyediakan paling tidak 140 juta tabung berikut aksesorisnya, membangun infrastruktur seperti terminal penampung, kapal penampung LPG beserta depo nya. Di berbagai negara, LPG sering digunakan untuk bahan baku petrokimia, plastik, nilon tekstil, cat, dll. Menurut saya, seharusnya pemerintah melakukan konversi energi dari minyak tanah ke gas alam, yang jauh lebih murah, ketimbang menggunakan LPG.

Jika pemerintah memilih untuk menggunakan gas alam, Pertamina dan PGN harus membangun infrastruktur gas untuk pendistribusian ke rumah tangga, perhotelan, kawasan industri, dsb. Pemerintah tidak perlu memberi subsidi untuk LPG lagi. Gas alam itu jauh lebih murah dari LPG dan ketersediaannya berlimpah di negeri ini.

Kebijakan pengelolaan migas oleh Pemerintah dinilai sebagian kalangan sebagai kebiijakan yang salah kaprah. Indonesia yang kaya akan gas alam, tapi tidak bisa memaksimalkan kekayaannya untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyatnya.

Maka jika tidak mau Indonesia terkena krisis energi yang akan berpengaruh kepada emak-emak dapur, kebijakan konversi minyak tanah ke LPG harus ditinjau kembali, Jusuf Kalla sebagai penggagas konversi LPG ini harus ditarik kembali ke dalam pemerintahan, karena sampai saat ini tidak ada pejabat yang berani ambil keputusan besar seperti Jusuf Kalla. Presiden SBY pun tidak.

Sumber: ekonomi.kompasiana.com

Read More