FB penjelasan KPU terkait 'leletnya' rekapitulasi pemilu

Rapat Pleno Rekapitulasi Suara hasil Pemilu Legislatif yang digelar KPU lambat. Hal ini diakui sendiri oleh komisioner penyelenggara pemilu lantaran disebabkan beberapa faktor.

"Pertama rekap yang kesannya lambat, memang di hari pertama itu menentukan pola rekap, memang banyak perdebatan," ujar Komisioner KPU Juri Ardiantoro di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (29/4).

Juri menegaskan, di hari pertama dan kedua penghitungan, baik saksi dari masing-masing parpol, Bawaslu dan KPU sedang menyamakan persepsi. Bagaimana mekanisme penghitungan dan beberapa hal lainnya.

Namun demikian, Juri menegaskan, untuk hari-hari selanjutnya, para saksi dari para peserta pemilu sudah mengetahui mekanisme kerja KPU.

"Sudah mulai kelihatan kesepahaman yang tidak perlu diperdebatkan, pada level substantif," ujarnya.

Sejauh ini, KPU baru mengesahkan rekapitulasi hasil pemilu. Sejak Sabtu (26/4) kemarin komisi baru menetapkan dan mengesahkan 7 provinsi. Di antaranya; Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Barat dan Bali.

Di sisi lain, KPU juga menunda penetapan di beberapa provinsi. Di antaranya; Provinsi Banten, Jawa Barat, Bengkulu, DKI Jakarta (untuk Dapil I, II, III), kemudian Provinsi Riau dan Lampung.

Read More

Grafik Dukungan kepada Prabowo Semakin Melesat Tajam, Jokowi Terjun Bebas

Di berbagai survei yang dilakukan berbagai lembaga, nama Jokowi selalu unggul dibandingkan dengan Prabowo. Namun, kabar baik mulai menyapa kubu Prabowo. Dalam satu pekan terakhir, nama Prabowo Subianto, Capres dari Partai Gerindra semakin melesat naik, bahkan sudah menyalip Jokowi.

Dari polling yang dilakukan www.tribunews.com dengan memberikan judul ‘siapa presiden pilihan Anda?’, saat ini Prabowo berada pada posisi teratas dengan 48,65 persen. Sedangkan Jokowi 47,85 persen. Sementara Aburizal Bakrie hanya 0,14 persen.
Peningkatan suara Prabowo  melesat naik sangat tajam sementara Jokowi menempel ketat.

Hal ini menunjukkan  masyarakat mulai sadar dan tahu mana yang terbaik. Bahkan dalam polling tersebut berbagai komentar yang menyetujui Prabowo menjadi presiden. Seperti yang dikatakan Riema Lee, ‘Apapun yang terjadi, saat ini yang paling cocok memimpin negeri ini adalah Bapak Parbowo’.

Atau komentar dari pembaca yang lain yakni Fajar Sutarwan yakni ‘Indonesia sedang butuh sosok seperti Prabowo, bukan boneka kayu yang mencla mencle, tak punya prinsip’. Tidak hanya dua orang diatas, ada juga pembaca lain yakni Rizky Septian yang mengatakan, ‘tadinya percaya sama pak Jokowi, tapi sekarang pindah ke lain hati ‘PrabowoRI1′.

So, siapa Presiden pilihan Anda?

Sumber: http://pilihan-ku.com/

Read More

FB Surabaya Belum Resmi Berpasangan, Relawan Prabowo-Hatta Sudah Deklarasi

Meski belum resmi bersanding, sekelompok masyarakat di Surabaya mendeklarasikan diri sebagai relawan pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Jumat (25/4/2014) sore. Mereka yakin, pasangan itu akan memenangkan Pilpres 9 Juli nanti. 

Deklarasi relawan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk Republik Indonesia itu diformat mirip aksi unjuk rasa. Mereka membentangkan spanduk bergambar Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. 

Sebagian massa membagikan selebaran seruan untuk mendukung pasangan tersebut sebagai capres dan cawapres 2014. Inisiator relawan mengatakan, meski keduanya belum resmi sebagai pasangan capres-cawapres, setidaknya deklarasi tersebut adalah dorongan bagi keduanya untuk bersatu membangun Indonesia. 

"Bangsa ini perlu pemimpin yang tegas, lugas, kua,t dan profesional, dan memiliki visi mampu menyelesaikan berbagai potensi permasalahan bangsa. Ciri-ciri itu ada di kedua tokoh itu," katanya. 

Selain dihadiri kader Partai Amanat Nasional Surabaya, deklarasi relawan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu dimeriahkan massa Pendukung Prabowo for President, mahasiswa, dan Himpunan Purna Tenaga Kerja Indonesia (HPTKI). 

Selain dipasangkan dengan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, sejumlah nama juga kerap disebut sebagai calon pendamping capres dari Partai Gerindra itu, antara lain Mahfud MD, Dahlan Iskan, dan Soekarwo.

Sumber: KOMPAS.COM

Read More

Rhoma Irama Ancam Cabut Dukungan dari PKB

Rhoma Irama melalui pendukungnya yang tergabung dalam Riforri (Rhoma Irama For Republik Indonesia) mengancam menarik dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa. 

Riforri menyampaikan tiga poin yang harus dipenuhi PKB agar Rhoma tidak menarik dukungannya. "Yang pertama akan menarik dukungan bila PKB tidak konsekuen dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama untuk mencapreskan Haji Rhoma Irama, pada 2014," kata Ketua Tim Sukses, Shechan Shahab, Sabtu (26/4/2014). 

Poin kedua, Rhoma Irama minta harus dilibatkan dalam menjalin koalisi dengan partai manapun. Jika tidak dilibatkan, maka penyanyi dangdut ini tetap akan mencabut dukungan kepada PKB. 

Adapun poin ketiga, Rhoma Irama menyatakan bakal berjuang untuk umat Islam dan negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kesempatan itu, Rhoma berhalangan hadir pada jumpa pers tersebut. Tim sukses menyatakan akan menunggu ketegasan PKB dalam waktu 2 minggu. Jika nama Rhoma tidak terdaftar sebagai Capres dari PKB tanpa diskusi sebelumnya maka Rhoma akan menarik dukungannya.

"Tinggal 2 minggu, tidak ada (komitmen) ya kita tidak dukung lagi. Pencalonan kelompok lain tanpa ajak Haji Rhoma diskusi, maka menarik dukungannya," tambahnya lagi.

Menutut Shechan, keputusan ini sudah disampaikan ke PKB. Mereka menyatakan pada Senin lalu sudah menyampaikan akan mengutarakan tiga poin tersebut kepada media.

Sumber : Kompas.com

Read More

FB Soekarno As One Of The Founding Father Indonesian Nation

Pancasila merupakan hasil usaha pemikiran manusia Indonesia yang sungguh-sungguh secara sistimatis dan radikal, yang dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat yang mengandung satu pemikiran yang bermakna dan bulat untuk dijadikan dasar, azas dan pedoman atau norma hidup dan kehidupan bersama dalam rangka perumahan satu Negara Indonesia merdeka. Sebagai suatu hasil dari pemikiran, maka Pancasila tidak bisa dilepaskan dari penggalinya sendiri, Soekarno. Tanpa mengikutsertakan Soekarno dalam penjelasan Pancasila adalah sama saja dengan memutus rantai sejarah dan alur pemikiran yang diawali Soekarno. Untuk itu perlu adanya penelusuran lebih jauh mengenai bagaimana kondisi sosio-kultural Soekarno waktu kecil mempengaruhi proses pemikiran dan pandangannya dalam melihat kolonialisme. Bagaimanapun juga terbentuknya Pancasila tidak bisa lepas dari keadaan sosial, politik dan ekonomi rakyat Indonesia dibawah kolonialisme pada waktu itu.

Pertikaian yang terjadi diantara sesama kaum pergerakan Indonesia pada tahun 1920-an menyebabkan Soekarno berusaha keras bagaimana menyatukan berbagai kelompok aliran politik yang ada pada waktu itu. Sedangkan perdebatan tentang dasar negara yang terjadi pada tahun 1945 tidak terlepas dari fragmentasi kehidupan aliran ideologi yang terpolarisasi dalam tiga kekuatan besar yakni Islam (SI-PSI), Nasional (PNI-PNI Baru) dan Komunis (PKI). Pengaruh tokoh dan ideologi partai menguat dan diperjuangkan sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI dan kemudian pada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk oleh Jepang pada 7 Agustus 1945 untuk menggantikan BPUPKI. Perdebatan “apakah dasar negara kita, jika merdeka?” memang menghangat di sidang-sidang BPUPKI dan PPKI.

Soekarno-Hatta dan kaum nasionalis berada di barisan terdepan untuk meyakinkan Pancasila sebagai dasar negara yang pas bagi Indonesia yang akan merdeka. Tapi, kelompok tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, KH. Wahid Hasyim dari NU, dan KH. Achmad Sanusi dari PUI menolak Pancasila dan menginginkan Islam sebagai dasar negara. Puncak dari pemikiran Soekarno dalam menyatukan berbagai aliran utama dalam masyarakat Indonesia menjelang Indonesia merdeka ini adalah lima rumusan saling berkaitan yang diberi nama Pancasila. Disini dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan suatu nota kesepakatan antara golongan nasionalis, kelompok agama Islam dan Kristen-Katolik dalam kehidupan bernegara.

Sebagai salah satu founding fathers Indonesia, pemikiran-pemikiran Soekarno memiliki keistimewaan dibanding tokoh-tokoh Indonesia pada waktu itu. Dasar-dasar pemikiran politik Soekarno memberi akomodasi pada aliran-aliran penting yang hidup di dalam masyarakat, yaitu ke arah mempersatukannya ke dalam suatu “common denominator”, apakah namanya Marhaenisme, Pancasila, atau Nasakom. Untuk keperluan itu, dia memilih apa yang dianggapnya baik atau positif dari masing-masing aliran. Dalam hal ini dia berpegang pada sikap kesediaan untuk memberi dan menerima dari masing-masing aliran atau ideologi yang ada.

Mahathir Mohammad mampu menangkap dengan baik dua kemampuan Soekarno yang telah mengantarkannya untuk melahirkan pikiran-pikiran fundamental berupa konsepsi yang cerdas bagi bangsa Indonesia dan umat manusia. Pertama, Soekarno merupakan orang yang mampu menyelami dan menangkap kondisi dan aspirasi rakyat Indonesia dengan segala kemajemukannya untuk kemudian mempersatukannya sebagai sebuah bangsa. Kedua, Soekarno adalah seorang visioner yang mampu melihat dan memberikan pandangan kedepan yang jauh melampaui jamannya, sehingga dengan demikian mampu memberikan bimbingan dan acuan perjuangan bagi bangsa Indonesia serta umat manusia dalam membangun peradaban dan kesejahteraan hidupnya.

Sumber:   Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia : Kumpulan Karangan, Jakarta : P.T Gramedia, 1978, Hal. 123

Read More

Sejarah Pemilu Indonesia Dari Masa Ke Masa

Pemilu 1955

Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan tahun 1945. Inilah tonggak pertama masyarakat Indonesia belajar tentang demokrasi. Indonesia baru yang sangat muda terseok- seok dalam mempersiapkan pemilu. Situasi keamanan yang belum kondusif, kabinet yang penuh friksi, dan gagalnya pemerintahan baru menyiapkan perangkat Undang-Undang pemilu membuat pemungutan suara baru bisa dilaksanakan 10 tahun setelah kemerdekaan.

Dalam pemilu pertama ini masyarakat memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Konstituante adalah lembaga negara yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar baru menggantikan UUD sementara 1950. Anggota angkatan bersenjata dan polisi ikut berpartisipasi dalam pemungutan suara.

Pemilu tahun 1955 diadakan dalam dua periode. Pada periode pertama tanggal 29 September 1955 masyarakat memilih anggota DPR. Lalu, pada periode kedua pada 15 Desember 1955 masyarakat memilih anggota Konstituante. Tak kurang dari 80 partai politik, organisasi massa, dan puluhan perorangan ikut serta mencalonkan diri.

Pada Maret 1956 parlemen terbentuk dengan jumlah angggota sebanyak 272 orang. Ada 17 fraksi yang mewakili 28 partai peserta pemilu, organisasi, dan perkumpulan pemilih. Sedangkan anggota Konstituante berjumlah 542 orang. Mereka dilantik pada 10 November 1956.

Selanjutnya, kondisi politik Indonesia pasca pemilu 1955 sarat dengan berbagai konflik. Akibatnya, pemilu berikutnya yang dijadwalkan pada tahun 1960 tidak dapat terselenggara. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 yang membubarkan DPR dan Konstituante hasil pemilu 1955 serta menyatakan kembali ke UUD 1945. Soekarno secara sepihak membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat oleh presiden.

Pemilu 1971

Gonjang-gonjang politik pasca pemilu 1955 berujung pada huru-hara gerakan 30 september Partai Komunis Indonesia pada tahun 1966. Presiden Soekarno yang memimpin Indonesia sejak tahun 1945 akhirnya lengser satu tahun kemudian. Pada tahun 1968 Soeharto ditetapkan oleh MPR Sementara sebagai Presiden Indonesia. Era kepemimpinan Soeharto selanjutnya disebut sebagai zaman orde baru, untuk membedakan dengan zaman Soekarno yang disebut sebagai orde lama.

Tiga tahun memerintah Indonesia, Soeharto akhirnya menggelar pemilu kedua yang tertunda-tunda di negeri ini pada 5 Juli 1951. Ini adalah pemilu pertama setelah orde lama atau pemilu pertama di zaman orde baru. Pemilu diikuti oleh 10 partai politik dari beragam aliran politik. Hal baru yang menarik pada pemilu tahun ini adalah ketentuan yang mengharuskan semua pejabat negara bersikap netral. Ini berbeda dengan pemilu tahun 1955 di mana para pejabat negara yang berasal dari partai ikut menjadi calon partai secara formal. Namun, dalam prakteknya, para pejabat negara berpihak ke salah satu peserta pemilu yaitu Golongan Karya. “Rekayasa politik” orde baru yang berlangsung hingga 1998 di mulai pada tahun ini. Sejumlah kebijakan ditelurkan demi menguntungkan Golongan Karya.

Pemilu Orde Baru  (1977-1997)

Pasca pemilu 1971 ada lima pemilu yang diselenggarakan di bawah rezim orde baru, yaitu pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Lima pemilu itu berlangsung “seragam” dan diikuti oleh dua partai yaitu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta satu Golongan Karya (Golkar). Pemilu selalu dimenangkan oleh Golongan Karya dan MPR selalu menunjuk Soeharto sebagai Presiden.

Setelah pemilu 1971 yang diikuti 10 konstestan, terbitlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Undang-Undang baru ini mengatur soal penggabungan partai politik. Sembilan partai politik yang ada diciutkan menjadi hanya dua. Partai-partai beraliran islam bergabung dalam satu wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara, partai-partai di luar islam bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kedua partai itu bertarung dengan Golongan Karya dalam setiap pemilu di masa orde baru.

Selama periode orde baru masyarakat Indonesia memilih partai dalam setiap pemilu. Lalu partai menentukan siapa yang menjadi wakil rakyat di Dewan Permusyarawatan Rakyat (DPR). Semua anggota DPR adalah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selain anggota DPR, anggota MPR berisikan utusan golongan. MPR bermusyawarah untuk menunjuk presiden.

Pemilu 1977    : 2 Mei
Pemilu 1982    : 4 Mei
Pemilu 1987    : 23 April
Pemilu 1992    : 9 Juni
Pemilu 1997    : 29 Mei

Pemilu 1999

Pemilu 1999 merupakan tonggak baru demokrasi Indonesia. Penguasa Orde Baru Soeharto mundur dari kekuasaan pada 20 Mei 1998 karena desakan masyarakat. BJ Habibie yang semula adalah wakil presiden naik menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Roh demokrasi yang semasa rezim orde baru dipasung hidup kembali. Ratusan partai politik terbentuk dan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Komisi Pemilihan Umum melakukan seleksi dan meloloskan 48 partai politik. Golkar yang semula bukan partai di tahun ini berubah menjadi partai politik. Lima besar partai pemenang pemilu adalah:

No	Partai	Suara	Persen	Kursi DPR
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	35.689.073	33,74	153
2	Partai Golkar	23.741.749	22,44	120
3	Partai Persatuan Pembangunan	11.329.905	10,71	58
4	Partai Kebangkitan Bangsa	13.336.982	12,61	51
5	Partai Amanat Nasional	7.528.956	7,12	34

Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai pemenang, namun ketua umum partainya, Megawati Soekarnoputri, gagal menjadi presiden. Di zaman ini presiden masih dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Musyawarah di MPR memutuskan mengangkat Abdurrahman Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai presiden dengan Megawati sebagai wakil presiden.

Pemilu 2004

Pemilu 2004 menjadi catatan sangat penting dalam sejarah pemilu di Indonesia. Pada tahun ini untuk pertama kali rakyat Indonesia memilih langsung wakilnya di parlemen dan pasangan presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pemilu dibagi menjadi dua yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Pemilu legislatif

Pemilu legislatif digelar sebagai rangkaian pertama pada 5 April 2004 dan diikuti 24 partai politik. Partai-partai politik yang memperoleh suara lebih besar atau sama dengan tiga persen dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju pada pemilihan Presiden.

Hasil lima besar pemilu legislatif 2004

No	Partai	Suara	Persen	Kursi DPR
1	Partai Golongan Karya	24.480.757	21,58	128
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.026.629	18,53	109
3	Partai Kebangkitan Bangsa	11.989.564	10,57	52
4	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	8,15	58
5	Partai Demokrat	8.455.225	7,45	57

Pemilu Presiden

Pemilu presiden tahun 2004 diikuti lima pasang calon yaitu,

1. Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla
2. Megawati Soekarnoputri – Hasyim Muzadi
3. Wiranto – Solahuddin Wahid
4. Amien Rais – Siswono YudoHusodo
5. Hamzah Haz – Agum Gumelar

Hasil pemilu presiden putaran pertama 5 April 2004

Ranking	Pasangan Capres	Suara	Persen
1	Susilo B.Y. – J. Kalla	36.070.622	33.58 %
2	Megawati – Hasyim M.	28.186.780	26.24 %
3	Wiranto-Sallahudin W.	23.827.512	22.19 %
4	AmienRais – Siswono Y.H.	16.042.105	14.94 %
5	Hamzah H. – Agum G.	3.276.001	3.05 %
Jumlah Suara		107.403.020	100%

Sumber data : KPU

Karena tidak ada yang memperoleh suara 50 persen plus satu, maka diselenggarakan putaran kedua yang diikuti oleh dua besar yaitu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla dan Megawati Soekarno putri – Hasyim Muzadi.

Hasil pemilu presiden putaran kedua 5 Juli 2004

PEMILU 2009

Pemilu Legislatif 2009 digelar pada 9 April 2009 dan diikuti 38 partai politik. Ribuan calon anggota legislatif memperebutkan 560 kursi DPR, 132 kursi DPD, dan banyak kursi di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk pertama kalinya, sistem sistem proporsional terbuka diterapkan pada Pileg 2009. Melalui sistem ini, pemilih tak lagi memilih partai politik, melainkan caleg. Penetapan calon terpilih pada suatu daerah pemilihan dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan nomor urut.

Sebanyak 121.588.366 pemilih yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia berpartisipasi dalam pileg 2009. Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangi pileg 2009 dengan meraup 21.703.137 suara atau sebanyak 20,85 persen. Selain itu, ada 8 partai lainnya yang lolos parliamentary threshold, yakni, Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Gerindra.

Read More

Pimpinan Facebook Di Indonesia Berasal Dari Negara India

Bos Facebook di Indonesia ternyata warga India. Lalu siapakah Anand Tilak yang resmi menjadi pemimpin situs jejaring sosial yang baru saja meresmikan kantor cabang di Indonesia itu?

Facebook memang saat ini telah membuka kantor cabang di kawasan pusat bisnis SCBD di Pacific Place Jakarta Selatan. Namun yang menjadi pemimpin FB Indonesia bukan warga Indonesia. Anand Tilak adalah warga kebangsaan India yang memulai jenjang karir di Singapura. Sebelum menjadi Head of Facebook di Indonesia, ia sudah memegang peranan penting di FB Indonesia sebagai Country Manager Facebook Indonesia.

Ia juga pernah  bekerja sebagai Sales Manager Yahoo untuk kawasan Asia Tenggara dan sebagai Head of Marketing Yahoo di India. Di perusahaan mesin pencari Google, ia sempat mencicipi posisi sebagai Regional Manager dan Head of Agency Relations untuk kawasan Asia Tenggara di perusahaan Google.

Sumber : www.beritabulukumba.com

Read More